Kamis, 03 November 2011

Latar Belakang

            Di Era Globalisasi, transparansi, dan tuntutan hak asasi manusia. Tidak satupun Negara yang luput dari gelombang perubahan tersebut. Seluruh negara, terutama negara-negara berkembang, menghadapi berbagai tantangan baru yang membawa konsekuensi pada perubahan atau pembaharuan yang akan mempengaruhi kehidupan umat manusia, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya.
            Menghadapi perkembangan dunia yang demikian pesat, dan seiring dengan derasnya aspirasi reformasi di dalam negeri, maka peranan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi publik yang baik menjadi semakin penting. Salah satu elemen yang penting dalam tata pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas public, disamping transparansi, tegaknya hukum, dan peraturan. Karena itu, pengawsan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen dalam suatu organisasi, memiliki peran yang sangat strategis yang terwujudnya akuntabilitas public dalam upaya pembangunan
            Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol/pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitas dalam rangka membangun infrastruktur yang lebih kompetetif.
            Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang saat ini sedang giat – giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk menuju Indonesia baru yang pada hakekatnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 . Pembangunan dilaksanakan secara bertahap dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan landasan yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya yang bersifat multidimensional, yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta teknologi.
            Pengawasan sebagai salah satu unsur yang penting dalam upayah mewujudkan manajemen pemerintah yang efisien dan efektif atau berdaya guna dan berhasil gunu khususnya dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sehingga dapat memberikan pelayanan prima sebagai tuntutan dan harapan masyarakat.
            Upayah pencapaian pelayanan yang prima kepada masyarakat dititikberatkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan terarah sesuai dengan harapan pekerjaan. Sumber daya manusia harus senantiasa diperhatikan demi peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dan tercapainya tujuan Negara.
            Pelaksanaan pengawasan terdapat beberapa jenis pengawasan, tetapi yang akan penulis teliti disini yaitu, pengawasan internal. Sebagaimana PT. PLN (Persero) WIL. SULSEL, Sultrabar Cabang Makassar Rayon Makassar Selatan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara Disingkat BUMN yang berperan besar dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan di kota Makassar. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di segala sector di kota Makassar tidak terlepas dari pelaksanaan pengawasan masyarakat yang dilakukan secara kontinyu oleh atasan maka bawahan akan termotivasi dan bersemangat di dalam menyelesaikan pekerjaan secara lebih baik.
            Hubungan dengan peningkatan kinerja pegawai dalam setiap organisasi mencakup dua aspek yaitu kemempuan dan motivasi. Kurang efektif suatu pengawasan yang dilakukan oleh atasan karena tidak selamanya atasan memiliki waktu luang ang cukup untuk secara konsisten melakukan kegiatan kepengawasan. Dan kurangnya kesadaran dari bawahan untuk bekerjasama dengan atasan sehingga pengawasan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
            Tujuan pengawasan adalah agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan kerja, tumbuhnya disiplin kerja, menjamin ketepatan pelaksanaan tugas sesuai rencana kebijakan, menertibkan koordinasi kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan serta membina kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi lembaga pengawasan.
            Oleh karena itu salah satu alternative yang harus ditempuh dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pegawai adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap atasan dan staf dalam suatu organisasi untuk memunculkan kesadaran masing-masing individu khususnya pegawai, terutama unsure pimpinan untuk mengawasi dirinya dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan organisasi sehingga tercipta perbaikan dan peningkatan kinerja pegawai serta pelayanan yang lebih baik. Pada dasarnya setiap pegawai lebih cenderung memperhatikan dan melaksanakan perintah atau arahan atasannya dibandingkan dengan aturan main yang telah ditetapkan.
            Menurut Masrurah (2005 : 63 ) dalam hasil penelitian, bahwa factor pendukung fungsi pengawasan dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah kemampuan sumber daya manusia yang mantap, keinginan dan semangat ntuk mengetahui kinerja pegawai, ketegasan atasan bagi mereka yang melakukan pelanggaran, terciptanya suasana harmonis antara bawahan dan atasan, pengawasan dilakukan secara kontinyu, suasana kerja yang baik serta adanya pegawai yang mau diatur. Sedangkan yang menjadi factor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan dalam meningkatkan kinerja pegawai antara lain: sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya motivasi internal untuk melakukan pengawasan pegawai akan termotivasi bekerja bila diawasi, tata ruang kantor yang kurang baik.
            Terkhususnya pada kantor PT. PLN (Persero) WIL. Sulsel, Sultrabar Cabang Makassar Rayon Makassar Selatan sebagai perusahaan BUMN yang mengurusi aspek klistrikan khususnya Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar diharapkan terus melayani kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, PLN sebagai perusahaan BUMN diharapkan berusaha semaksimal mungkin menjadi sebuah organisasi yang dinamis yang selalu memperbaiki diri secara berkesinambungan untuk meningkatakan profesionalisme kerja pegawai yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerjanya secara maksimal.